ACFTA dan Perikanan Indonesia

• View
• What links here
• Track

Posted Fri, 13/05/2011 - 11:52 by itaibnu

Kamis, 05 Mei 2011 | 22:21:30 WITA
Oleh: Andi Baso Tancung (Pemerhati Masalah Perikanan)
Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Berbagai upaya dan cara dilakukan oleh masyarakat dan negara untuk memanfaatkannya. Sumber daya alam merupakan modal utama bagi suatu negara untuk kesejahteraan rakyat. Indonesia memiliki luas laut mencapai ribuan kilometer, dengan potensi sumber daya alam yang besar. Potensi yang besar tersebut belum dimanfaatkan optimal, namun di lain pihak harus berhadapan dengan pasar global.
Seiring dengan adanya ACFTA (Asean China Free Trade Agremeent) atau kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China yang sekarang ini sudah mulai berlaku, sehingga produk China seakan menyerang Indonesia dengan berbagai merek, mulai dari kebutuhan yang ringan hingga kepada yang berat-berat. Hal inilah yang patut diwaspadai agar pemerintah harus siap menyambut perdagangan bebas ini, kapan pemerintah tidak siap termasuk produk perikanan, maka jangan heran jika dalam waktu tidak terlalu lama negara ini akan “dipecundangi” dengan berbagai merek produk yang berkulitas dari negara lain.
Jangan kita melakukan perdagangan bebas jika tidak siap menghadapi berbagai “goncangan” dalam negeri, tapi itulah kenyataannya. Sebab penentu kebijakan biasanya hanya menerima masukan tanpa turun lapangan, sehingga apapun yang dilaporkan anak buah pada atasannya, maka oke-oke saja.
China sejak dulu sudah mempersiapkan semua produk, malah melakukan persiapan sejak 10 tahun lalu dan semua produk sudah distandarisasi dan dari lima tahun sudah mempersiapkan untuk mengekspor ke negara-negara Asia sampai Eropa. Ternyata pemerintah Indonesia belum siap untuk menahan laju produk China itu. (Fajar, 24 April 2011)
Industri kecil keok, konsumen tak terlindungi, dan negara tak untung. Itulah yang dialami pengusaha dan masyarakat dalam negeri sejak ACFTA diberlakukan pemerintah RI pada 1 Januari 2011. Sejauh ini, Indonesia telah mengalami defisit perdagangan dengan China. Versi China menyebutkan, defisit RI dalam RRC hanya USD 2,8 juta. Sementara RI mendata telah mengalami defisit USD 7 juta dalam perdagangan dengan China. Ini harus kita sikapi dengan membicarakan ulang kerja sama perdagangan atau mengehentikan untuk sementara waktu. (Fajar 23 April 2011).
 Memang diakui bahwa jika Indonesia tidak siap dengan semua ini, maka jangan coba-coba melakukan perdagangan bebas dengan negeri tirai bambu, sebab negara tersebut sudah lama mempersiapkan diri untuk menjalankan perdagangan tanpa hambatan, tapi kita malah belum siap. Kalau kita melihat bahwa yang siap menghadapi perdagangan bebas dengan China hanya Malaysia dan Thailand. Sedangkan negara lain seperti  Indonesia, Burma, Vietnam, Timur Leste, Filipina, Myanmar dan Brunai belum siap, sehingga wajar jika baru beberapa bulan berjalan sudah mulai ada kesan bahwa negara ini tampaknya sudah “keok” dalam melakukan perdagangan bebas.
Salah satu contoh dari produk perikanan adalah ikan lele dari Malaysia dijual hanya Rp 8.000/kg, sementara lele dari Indonesia harus dijual dengan Rp 11.000/kg baru pembudidaya mendapat keuntungan. Jadi jelas perbedaannya bahwa meskipun negara kita ini kaya akan sumber daya alam, tapi masih kalah bersaing dengan negara lain. Begitu pula, jika kita melihat dari hasil laut yang dikenal sangat banyak dan berlimpah hasilnya, tapi tetap tidak bisa menyaingi negara lain. Malah ikan Indonesia yang dicuri tamu tak diundang itu yang tidak lain dilakukan oleh negara tetangga dan hasil tangkapannya masuk kembali ke Indonesia untuk dijual seperti ikan Tongkol, ikan Kembung, ikan Layang dengan harga yang lumayan mahal. Padahal ikan kita sendiri yang diambil (dicuri), tapi kita tidak mampu berbuat banyak. Walaupun ditahu bahwa belum lama ini patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat telah menangkap beberapa kapal penangkap ikan yang melanggar aturan. Itulah kenyataan yang ada di lapangan, apalagi melakukan perdagangan bebas yang semuanya sudah bebas masuk di Indonesia tanpa bisa dicegah lagi.
Jika kita melihat bahwa Negara China dikenal sebagai produsen terbesar ikan di dunia dengan produksi 40 juta ton/tahun dan hasil dari budidaya sebanyak kurang lebih  38 juta ton/tahun, bahkan China dikenal sebagai produsen budi daya ikan terbesar di dunia. Contohnya ikan patin dari China masuk ke Indonesia dijual dengan harga Rp 9.000/kg, dari Vietnam Rp 11.000/kg dan Indonesia dijual sebesar Rp 15.000/kg itu baru ada untung. Jadi kalau China sudah memasuki Indonesia dengan produksi perikanannya, maka perikanan Indonesia kemungkinan besar bisa “hancur” dan masyarakat pasti terjepit termasuk para pengusaha yang ada.
Salah satu contohnya adalah ikan-ikan yang dimiliki negara ini masih saja disatroni oleh nelayan asing yang terkesan semakin nekad memasuki perairan Indonesia lantaran tidak perduli dengan aturan atau larangan yang telah dibuat pemerintah atau penegak hukum. Bahkan adanya aturan tersebut sehingga kapal nelayan asing yang ditangkap pihak yang berwenang semakin bertambah, tapi sebaliknya semakin banyak pula nelayan asing yang menyatroni laut Indonesia baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan.
Jadi tidak salah jika ikan kita dicuri, tapi kita sendiri yang beli setelah dikirim kembali dari negara lain. Itulah Indonesia yang selalu tidak siap dalam segala hal. Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk pemberlakuan perdagangan bebas tersebut.
Memang diakui bahwa berdasarkan data yang dimn China produksi perikanannya murah karena selain disubsidi oleh perintah, juga karena China memproduksi sendiri pakan ikan,  sehingga pakannya murah dan budaidayanya berkembang. Beda dengan Indonesia yang harga pakannya sangat mahal bahkan kata orang mencekik leher, sehingga diikuti oleh harga ikannya yang juga cukup mahal. Sebab kapan tidak dijual denhgan harga yang mahal maka tidak ada untungnya.
Akan tetapi, kalau kita simak program pemerintah Indonesia melalui Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Pusat yang telah menggenjot sektor budidaya untuk menjadikan tahun 2015 Indonesia sebagai negara terbesar penghasil produk perikanan, maka sangat jauh bedanya dengan Negara China yang selalu memberikan subsidi bagi sektor perikanan, sehingga wajar saja jika dari segala sudut harga produksinya tergolong murah.
Padahal kalau kita lihat dimana ACFTA yang diteken pemerintah pada tahun 2003-2004 lalu diterapkan pada 1 Januari 2010 lalu, tapi pemerintah tidak berbuat apa-apa. Malah terkesan hanya mengurusi dirinya sendiri untuk melakukan berbagi upaya untuk memperkaya diri sendiri. Itulah wajah pemerintahan kita. Wajar saja jika KPK menangkap orang-orang yang dianggapnya melakukan pekerjaan yang korupsi, sehingga ujung-ujungnya masuk buih.
Meski diakui bhawa untuk sementara dampknya pada produks perikanan belum tampak, kecuali beberapa produk tertentu, tapi lambat laun kalau pemerintah tidak segera melakukan antisipiasi yang cepat, maka kemungkinan besar apa yang dikhawatirkan itu akan muncul juga. Jadi mulai sekarang, pemerintah seharusnya melakukan langkah-langkah yang tepat guna mengantsisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai produk perikanan itu menyerang Indonseia dan bangsa ini tetap tidak siap, maka tunggulah kehancuran yang selama ini dibangun dari bawah. Siapa yang patut disalahkan dalam hal ini ?
Kalu kita merujuk pada persetujuan pemberlakuan ACFTA yang diteken pada tahun 2003-2004 lalu itu memungkinkan persiapan yang panjang dan sangat longgar serta cukup untuk melakukan berbagai persiapan guna menyongsong ACFTA berlaku. Tapi kenyataan sekarang sudah tiba saatnya, tapi malah kita yang kedodoran dan tidak bisa berbuat sesuatu kecuali menerima serangan itu. Wajar saja kalau hasil bumi seperti buah-buahan yang masih segar dan harganya tergolong murah dan banyak beredar di pasaran, tentunya masyarakat tinggal pilih itu. Dibanding produk lokal yang harganya mahal dan mutunya sama.
Begitupula dengan produk perikanan yang juga harga jualnya masih tergolong tinggi bila dibandimgkan dengan produksi dari China. Wajar kalau negara tetangga kita Malaysia saja yang menjual ikan lelenya murah dibanding dengan negara kita.
Oleh karena itu, penegasan pemerintah dalam perdagangan bebas ini perlu mendapat perhatian khusus. Jangan sampai ke depan lebih membahayakan produksi dalam negeri baru terjaga dari mimpi-mimpi indahnya mengurusi uang negara yang kerap sebagian masuk kantong. Semoga ACFTA ini menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk berbagai urusan terutama menyangkut perdagangan luar negeri. Semoga !
Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20110504222130-acfta-dan-perikanan-indonesia